Menjelang pesta rakyat tahun 2014, Indonesia Corruption Watch (ICW)
memprediksi maraknya kasus-kasus pidana ataupun korupsi yang dilempar
untuk dijadikan isu di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membunuh
karakter calon legilsatif atau partai politik tertentu.
"Menjelang tahun 2014, pasti akan banyak perkara. Banyak dokumen yang
akan ditebar. Menjadi 'bunuh-bunuhan' politik," kata peneliti ICW, Tama
S Langkun saat memaparkan noda hitam pemberantasan korupsi di kantor
ICW, Jakarta, Minggu (8/12).
Hal tersebut, lanjut Tama, akan ditandai dengan peningkatan volume
laporan kasus korupsi ke penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan
ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, pengamat antikorupsi, Robby Brata, memprediksi bahwa
tahun 2014 akan terjadi peningkatan kasus korupsi terkait politik.
Mengingat, biaya politik yang sangat besar.
"Tahun depan akan sangat rawan korupsi politik. Dikarenakan sistem
politik yang ada saat ini menyebabkan biaya politik sangat besar," kata
Robby dalam acara diskusi yang sama.
Namun, Robby tidak hanya menekankan pada maraknya korupsi akibat
proses politik. Tetapi, juga kerawanan lembaga penegak hukum untuk
dijadikan alat menghabisi lawan politik.
Menurutnya, lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, seperti
Kepolisian ataupun KPK proses pemilihannya tidak lepas dari proses
politik di DPR. Sehingga, rawan digunakan untuk alat politik.
"KPK rawan korupsi politik karena sistem rekrutmen pimpinan dan penyidiknya masih banyak kelemahan," ungkap Robby.
Oleh karena itu, Robby menekankan perlunya peran serta masyarakat
dalam mengawasi dan mengawal proses pemilu yang akan diselenggarakan
tahun 2014. Sekaligus juga mengawasi aparat penegak hukum.
Sumber : www.beritasatu.com/nasional/154361-marak-bunuhbunuhan-politik-lewat-kasus-hukum-jelang-pemilu.html
0 comments:
Post a Comment