Menteri Koordinator Perekonomian
(Menko Perekonomian) Hatta Rajasa marah besar 26 November 2012. Ketua
Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini geram dengan harga daging sapi
yang terus melonjak dan langka di pasaran. Seketika itu pula Hatta
memanggil Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian,
Syukur Iwantoro.
Inilah ikwal awal perlunya penambahan kuota
impor daging sapi yang kemudian menjadi perkara korupsi. Kemarahan Hatta
itu, sampai di telinga Komisaris PR Radina Niaga Mulya, Elda Devianne
Adiningrat yang biasa dipanggil Bunda. Informasi itu kemudian
disampaikan oleh Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.
Atas
saran Elda, Maria kemudian meminta Direktur PT Indoguna Utama Juard
Effendy mengirim surat kepada Hatta. Menggunakan kop surat Asosiasi
Pengusaha Importir Daging Sapi (ASPIDI), surat yang ditandatangani Juard
tersebut, meminta Hatta menambah kuota impor daging sapi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan salinan surat itu diberikan kepada kolega Hatta yakni Ketua DPP KNPI Arif Rahman
yang juga dekat dengan Elda. Atas saran Arif kemudian tersebut nama
politisi PAN Alimin Abdullah. Anggota Komisi VII Bidang Energi ini
disebut Arif dapat membantu mengurus penambahan kuota daging sapi di
Menko Ekuin.
Pukul 06.00 pagi, 15 Januari 2013, Arief Rahman
menyerahkan salinan surat ASPIDI kepada Hatta. Surat ini kemudian yang
menjadi alasan Hatta menambah kuota impor daging sapi tahun 2013. Elda
menyebutkan rencana penambahan kuota itu akan di back up Alimin.
Kepada Aktual.co awal pekan lalu Alimin membantah hal tersebut.
"Tidak
benar itu. Saya tidak penah ngomong impor daging dengan Pak Hatta. Saya
di komisi berapa kan anda tahu, tidak ada kaitannya," ujarnya lagi.
Pagi
ini Hatta yang dikonfirmasi wartawan Aktual.co, Arnold Sirait
menegaskan, dirinya siap dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) jika benar dirinya memerintahkan Alimin untuk mem back up rencana
penambahan impor daging sapi tahun 2013.
"Menyuruh Alimin
Abdullah apa urusan saya? Tidak betul, Alimin Abdullah itu komisi apa?
Ngawur itu, isu dari mana? Ngawur itu, laporkan KPK kalau ada," ujarnya.
0 comments:
Post a Comment