SBY Sudah Menalak PKS dari Koalisi?


Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan telah menalak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi pada pekan lalu. Kini, PKS menanti surat resmi dari Presiden SBY yang tak kunjung diterima.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS FahriHamzah mengatakan salah satu menteri dari PKS pada pertengahan pekan lalu telah diinformasikan oleh pihak Istana tentang keputusan Presiden SBY yang mengeluarkan PKS dari koalisi. "Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi," ujar Fahri Hamzah di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Fahri melanjutkan, menteri dari PKS tersebut diinfokan Presiden SBY akan memberikan informasi resmi kepada PKS. Menurut Fahri, pihak Istana menjanjikan mengirim surat pada Sabtu akhir pekan lalu. "Tapi sampai Senin malam surat itu tidak kami terima. Termasuk hari ini juga belum kami terima. Kami butuh kejelasan informasi," tambah Fahri.

Hal ini terkonfirmasi dengan rapat Setgab Koalisi yang dilakukan Selasa (11/6/2013) malam, PKS tidak diundang dalam rapat tersebut. Menurut Fahri, tidak diundangnya PKS dalam rapat Setgab memberi konfirmasi tentang sikap Presiden SBY. "Jadi rapat semalam memverifikasi pekan lalu, bahwa PKS sudah dikeluarkan dari Setgab," tegas Fahri.

Ditanya soal tiga menteri dari PKS, Fahri menyebutkan dalam sistem presidensial partai politik tidak punya kewenangan sama sekali urusan menteri. Menurut Fahri, dalam UUD NRI 1945 Pasal 17, menteri merupakan hak preragatif presiden. "Tidak boleh pihak luar hadir atau dihadirkan di kabinet. Itu bertentangan dengan konstitusi kita," cetus Fahri.

Sementara Ketua Harian Setgab Koalisi Syarief Hasan mengatakan pihaknya pada Selasa (11/6/2013) malam memang tidak mengundang PKS dalam rapat Setgab Koalisi. "Mereka memang tidak diundang," ujar Syarief.

Syarief memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan di internal koalisi sebagaimana tercantum dalam code of conduct koalisi. "Sudah jelas di code of conduct. Partai Demokrat akan melakukan semua sesuai code of conduct," tandas Syarief. [mdr]

Sumber : nasional.inilah.com
Share on Google Plus

About PKS Kabupaten Magelang

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment