 |
| Yudu Widiana Adia |
Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR
menyampaikan pandangan akhir mini fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPR
soal Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Pandangan ini akan
dibawa ke paripurna sebagai pengambil keputusan tertinggi dan terakhir
di DPR pada Senin (17/6/2013).
Yudu Widiana Adia, yang membacakan padangan akhir Fraksi PKS mengatakan, RUU APBN Perubahan ini perlu dibawa ke paripurna.
"FPKS memutuskan, hasil pembahasan RUU APBNP 2013 perlu dibawa ke rapat paripurna DPR RI," kata Yudi, Sabtu (15/7/2013).
PKS berpandangan, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) cukup bagus untuk tetap dilanjutkan. Namun, BLSM tidak harus dikaitkan dengan penaikan BBM.
"Fraksi PKS berpandangan bahwa program bantuan untuk rakyat perlu tetap diberikan tanpa harus diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi mengingat tingkat harga-harga yang sudah naik dan kondisi rakyat yang membutuhkan peningkatan daya beli," jelas anggota Komisi V DPR ini.
PKS juga beralasan, penaikan BBM justru akan memperpuruk ekonomi Indonesia. Subsidi yang dicabut nantinya, bisa membuat pertumbuhan ekonomi terjun bebas.
"Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen bisa dicapai kalau pemerintah tidak menaikkan BBM. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan sangat berpotensi memburuk bila BBM bersubsidi dinaikkan, bahkan bisa dibawah 6 persen," jelasnya.
Lanjutnya, program penaikan BBM juga bisa membuat kerugian diberbagai sektor. Pengangguran dan kemiskinan dipastikan akan bertambah banyak.
"Satu-satunya komponen yang bisa tumbuh dengan cemerlang adalah konsumsi rumah tangga. Kalau BBM bersubsidi dinaikkan, maka komponen konsumsi keluarga akan memburuk dan target pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran tidak tercapai," jelas Yudi.
Fraksi PKS juga menilai pemerintah tidak serius dalam menjalankan UU APBN ini. Sebab, banyak sektor yang tiba-tiba berubah.
"FPKS memandang pemerintah tidak sungguh-sungguh memyiapkan program yang akan mendukung amanah UU APBN 2013. Perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak, kesalahan manajemen pengelolaan energi, kegagalan program volume BBM bersubsidi," bebernya.
Sumber : http://nasional.inilah.com
0 comments:
Post a Comment