Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) menolak penaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). Namun, PKS tidak mempersoalkan bantuan langsung sementara
masyarakat (BLSM).
Anggota
Majelis Syuro PKS Idris Luthfi mengatakan, BLSM berbeda dengan BBM.
Menurut dia, BLSM adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan
bantuan kepada masyarakat.
"Sikap
PKS tetap menolak BBM. Adapun soal BLSM harusnya formatnya bukan BLSM.
Harusnya masyarakat mendapatkan apa yang disebut jaminan itu secara
permanen kalau memang tujuannya membantu rakyat. Kan ada
undang-undangnya. Jadi masyarakat betul-betul mendapatkan, misalnya,
pengobatan gratis seperti KJS di Jakarta kan," jelasnya di Gedung DPR,
Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Dia
menjelaskan, penaikan harga BBM harusnya dipisahkan dengan BLSM. PKS
menilai, dua hal ini berbeda. Karena BBM menyengsarakan rakyat sementara
BLSM memang dibutuhkan dan kewajiban negara. Tetapi, pemerintah
menyatukan program penaikan BBM dengan BLSM.
"Memang
ada perangkap, karena BLSM satu paket dengan APBN-P. Bagaimana sikap
kami, tunggu saja besok. Tapi bantuan itulah kewajiban pemerintah.
Jangan diselewengkan dari klaim-klaim pemilu," jelas anggota Komisi VII
DPR ini.
Sebelumnya,
dalam rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Kamis (13/6/2013),
BLSM diterima mayoritas fraksi termasuk PKS. Hanya PKS menerima BLSM
dengan catatan kalau program ini tidak hanya temporer melainkan harus
berkelanjutan.
Sumber : http://seputarbali.com/berita-politik/7668-inilah-alasan-pks-terima-blsm.html
Sumber : http://seputarbali.com/berita-politik/7668-inilah-alasan-pks-terima-blsm.html
0 comments:
Post a Comment