Pernyataan pemerintah bahwa Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi dipertanyakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy.
Ichsanuddin mengatakan bahwa sebenarnya program BLSM itu dibiayai utang negara. Buktinya, menurut dia, tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program).
Selain itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3.
Dengan demikian, menurut dia, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu.
Hal itu penting diambil pemerintah sebagai langkah karena nilai rupiah sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga Utang luar negeri.
"Jadi kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM. Soal BLSM bukan bersumber dari penghematan subsidi," tegas Ichsanuddin di Jakarta, Minggu (2/6).
"Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB," ujar dia.
Untuk bisa membuka masalah itu, dia menantang para pejabat negara berdebat membuka komponen biaya sampai mebentuk harga jual untuk BBM yang sekitar 690 ribu barel diolah sendiri oleh Indonesia.
Dia menjelaskan harga BBM Rp 6500 - Rp 7000 per liter bisa saja diterima sebagai harga pasar. Hanya saja, dengan asumsi harga minyak di Nymex sebesar USD 100 per barrel, seharusnya harga BBM lebih murah untuk 690 ribu barel yang diproduksi sendiri itu.
"Sama saja pemerintah dusta," tegas Ichsanuddin.
"Tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. Rakyatnya kena azab. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi bermuslihat," seloroh Ichsanuddin.
(beritasatu.com)
0 comments:
Post a Comment