Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada pendirian untuk menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya karena sebagian besar masyarakat masih tidak menginginkan harga BBM bersubsidi naik
"Sekitar 85% dari masyarakat tidak ingin BBM naik. Makanya kami serap aspirasi mereka dengan menolak rencana penaikan BBM," tegas Presiden PKS Anis Matta saat bersilaturahim di Pondok Pesantren Kramat Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (5/6).
Dia mengakui sikap DPP PKS itu berseberangan dengan anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring. Namun, Anis menganggap perbedaan itu masih wajar.
"Indonesia bersistem presidensial. Wajar kalau Pak Tifatul sebagai pembantu presiden mendukung penaikan BBM. Tidak ada sikap yang berbeda di PKS," ujarnya.
Sedangkan terkait keberadaan PKS dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), Anis menganggap tidak ada kaitan dengan penolakan BBM. "Penolakan kenaikan BBM tidak ada kaitannya dengan Setgab. Saya enggan meladeni suara parpol lain," kata Anis.
Anis juga menganggap dana kompensasi penaikan harga BBM adalah sesuatu yang tidak lumrah. "Ibaratnya bagi-bagi uang yang didapatkan dari utang, itu jelas tidak tepat. BBM dinaikkan dan dana subsidi dialihkan untuk program lain. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak beres," imbuhnya.
Dia mengatakan, PKS akan mengajukan konsep kebijakan ekonomi yang bagus. Diyakini konsep tersebut dapat digunakan sebagai gebarakan untuk perubahan ekonomi Indonesia yang saat ini sudah memiliki hutan lebih dari Rp2.000 triliun.
"Akan segera kami ajukan ke masyarakat dan akan ditayangkan di televisi serta berbagai media cetak. Tunggu saja saatnya," pungkas Anis. (metrotvnews.com)
0 comments:
Post a Comment