Jakarta - Pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa
Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf tentang aliran dana Fathanah
ke 45 perempuan, merupakan kesalahan fatal. PPATK diminta kembali ke
jalan yang lurus.
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menyarankan PPATK untuk introspeksi agar tidak salah jalan. "Saya ajak, Kepala PPATK Pak Yusuf untuk kembali ke jalan yang lurus, selurus-lurusnya. Mari tegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Buka juga aliran dana korupsi lainnya seperti Hambalang, Century, atau BLBI. Mumpung rakyat masih punya harapan kepada Pak Yusuf," ungkapnya, di Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Kalau tidak berhasil kembali ke jalan lurus, menurut Margarito, PPATK akan menjadi lembaga yang tidak memiliki independensi. Alhasil, harapan publik akan hadirnya penegakan hukum yang berkeadilan hanyalah pepesan kosong.
"Untuk kasus suap kuota impor daging sapi, PPATK cukup cemerlang. Namun kasus lainnya seperti Hambalang dan Century, kok tidak bunyi," tuturnya. [inilah.com]
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menyarankan PPATK untuk introspeksi agar tidak salah jalan. "Saya ajak, Kepala PPATK Pak Yusuf untuk kembali ke jalan yang lurus, selurus-lurusnya. Mari tegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Buka juga aliran dana korupsi lainnya seperti Hambalang, Century, atau BLBI. Mumpung rakyat masih punya harapan kepada Pak Yusuf," ungkapnya, di Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Kalau tidak berhasil kembali ke jalan lurus, menurut Margarito, PPATK akan menjadi lembaga yang tidak memiliki independensi. Alhasil, harapan publik akan hadirnya penegakan hukum yang berkeadilan hanyalah pepesan kosong.
"Untuk kasus suap kuota impor daging sapi, PPATK cukup cemerlang. Namun kasus lainnya seperti Hambalang dan Century, kok tidak bunyi," tuturnya. [inilah.com]
0 comments:
Post a Comment