Sindonews.com - Munculnya kasus suap impor daging di
Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) yang menimpa
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seakan menjadi bulan-bulanan media
untuk memberitakan kasus yang membelit partai tersebut.
Hal itu terjadi karena mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menjadi tersangka dalam kasus tersebut, bersama Ahmad Fathanah (AF) yang diduga sebagai teman dekat Luthfi.
Terlebih, setelah berjalannya penyelidikan kasus ini, sejumlah wanita cantik muncul di balik kasus tersebut dan terkait dengan Ahmad Fathanah. Alhasil citra PKS yang selama ini terkenal bersih, santun dan jauh dari kesan begajulan, kini secara liar citra itu terbantahkan.
Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah, kenapa hanya persoalan suap impor daging ini seakan menjadi fokus penegak hukum, terutama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan kasus lainnya seperti bailout Bank Century, kasus Hambalang, dan berbagai kasus lainnya yang bersinggungan dengan penguasa seperti jalan di tempat.
Dari berbagai sumber yang dikumpulkan Sindonews, muncul skenario besar terkait kasus impor daging ini untuk menjegal PKS di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Adanya dugaan itu, didasarkan alur dan jalannya kasus impor daging ini.
"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS. Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CIR), Sapto Waluyo dalam rilisnya yang diterima Sindonews beberapa waktu lalu
Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya identitas dan kondisi kesehatan.
Selain itu, terkait hari ini Jumat (10/5/2013), akan diperiksanya Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, semakin mempertajam analisis bahwa partai ini sedang masuk dalam desain penjegalan di Pemilu 2014.
Pasalnya, bukan tidak mungkin, Hilmi bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini, jika saja KPK menemukan atau sengaja merancang dan memenuhi pesanan pihak eksternal KPK, untuk mentersangkakan Hilmi.
Jika benar Hilmi jadi tersangka, maka kredibilitas dan masa depan PKS akan berada di ujung tanduk. Ditambah lagi, KPK akan memeriksa Presiden PKS Anis Matta, pada Senin 13 Mei 2013 mendatang. Perkiraan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena cukup dengan mata telanjang saja, publik bisa membaca dengan terang-benderang.
Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, pihaknya tak akan mengabiskan energi hanya untuk mengurusi Ahmad Fathanah, meskipun orang tersebut terus saja membawa nama PKS dalam sepak terjangnya. "Jangan-jangan ini malah bagian dari skenario untuk mengacaukan konsentrasi PKS menjelang Pemilu 2014," ujar Nasir menduga ketika dihubungi Sindonews, Selasa 7 Mei 2013.
Dugaan itu tentu saja muncul, karena penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini terkesan berlebihan. Apalagi mengurusi kasus-kasus yang nilainya kecil. "KPK terus saja sibuk mengurus kasus yang nilainya Rp20 juta, Rp70 juta, lama-lama Rp1 juta juga diurus," kritiknya.
Hal itu terjadi karena mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menjadi tersangka dalam kasus tersebut, bersama Ahmad Fathanah (AF) yang diduga sebagai teman dekat Luthfi.
Terlebih, setelah berjalannya penyelidikan kasus ini, sejumlah wanita cantik muncul di balik kasus tersebut dan terkait dengan Ahmad Fathanah. Alhasil citra PKS yang selama ini terkenal bersih, santun dan jauh dari kesan begajulan, kini secara liar citra itu terbantahkan.
Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah, kenapa hanya persoalan suap impor daging ini seakan menjadi fokus penegak hukum, terutama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan kasus lainnya seperti bailout Bank Century, kasus Hambalang, dan berbagai kasus lainnya yang bersinggungan dengan penguasa seperti jalan di tempat.
Dari berbagai sumber yang dikumpulkan Sindonews, muncul skenario besar terkait kasus impor daging ini untuk menjegal PKS di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Adanya dugaan itu, didasarkan alur dan jalannya kasus impor daging ini.
"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS. Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CIR), Sapto Waluyo dalam rilisnya yang diterima Sindonews beberapa waktu lalu
Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya identitas dan kondisi kesehatan.
Selain itu, terkait hari ini Jumat (10/5/2013), akan diperiksanya Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, semakin mempertajam analisis bahwa partai ini sedang masuk dalam desain penjegalan di Pemilu 2014.
Pasalnya, bukan tidak mungkin, Hilmi bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini, jika saja KPK menemukan atau sengaja merancang dan memenuhi pesanan pihak eksternal KPK, untuk mentersangkakan Hilmi.
Jika benar Hilmi jadi tersangka, maka kredibilitas dan masa depan PKS akan berada di ujung tanduk. Ditambah lagi, KPK akan memeriksa Presiden PKS Anis Matta, pada Senin 13 Mei 2013 mendatang. Perkiraan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena cukup dengan mata telanjang saja, publik bisa membaca dengan terang-benderang.
Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, pihaknya tak akan mengabiskan energi hanya untuk mengurusi Ahmad Fathanah, meskipun orang tersebut terus saja membawa nama PKS dalam sepak terjangnya. "Jangan-jangan ini malah bagian dari skenario untuk mengacaukan konsentrasi PKS menjelang Pemilu 2014," ujar Nasir menduga ketika dihubungi Sindonews, Selasa 7 Mei 2013.
Dugaan itu tentu saja muncul, karena penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini terkesan berlebihan. Apalagi mengurusi kasus-kasus yang nilainya kecil. "KPK terus saja sibuk mengurus kasus yang nilainya Rp20 juta, Rp70 juta, lama-lama Rp1 juta juga diurus," kritiknya.
*sumber: nasional.sindonews.com
0 comments:
Post a Comment